Jasa Konsultan Kepabeanan di Indonesia

Hai saya kembali disini akan sedikit mengisi sebuah tulisan blig yang kosong dan akan sedikit membahas mengenai Jasa Konsultan Kepabeanan, oke langsung aja yuk saya gak bakal banyak nulis soalnya pegel.

Jasa Konsultan Kepabeanan

Berbicara mengenai kepabeanan atau sering di sebut sebagai bea cukai tentu sangat luas sekali pengertiannya dan juga manfaatnya, tak lebih kalo untuk sekarang ini sudah mau memasuki pasar global dimana konsultan bea cukai atau lainnya, akan sangat anda butuhkan terlebih jika anda seorang pengusaha.

Simak sedikit berita mengenai pajak yang juga akan ada dikepabeanan jadi anda tidak akan lepas dari hal yang satu ini :

Sedikit Berita

Pemerintah semakin serius memperoleh pendapatan pajak dengan optimal. Salah satu langkahnya, Direktorat Jenderal Pajak menunjuk pegawai Tubuh Pengawasan Keuangan serta Pembangunan (BPKP) untuk menolong Ditjen Pajak lakukan pengawasan atas kepatuhan perpajakan Bendahara Umum Daerah dalam rencana memaksimalkan penerimaan pajak dari bidang Bendaharawan Pemerintah Daerah semua Indonesia.

Dalam keterangannya, Senin (24/11/2014) Petinggi Pengganti Direktur Penyuluhan, Service serta Humas Ditjen Pajak Wahyu K Tumakaka menyampaikan, sejumlah 266 pegawai BPKP diperbantukan pada Ditjen Pajak.

Kebijakan ini dituangkan dalam Ketentuan Direktur Jenderal Pajak Nomer KEP-226/PJ/2014 perihal Penunjukan Pegawai Tubuh Pengawasan Keuangan serta Pembangunan juga sebagai Tenaga Pakar yang Diperbantukan pada Direktorat Jenderal Pajak untuk Lakukan Pengawasan atas Kepatuhan Pemenuhan Keharusan Perpajakan Bendaharawan Umum Daerah tanggal 4 November 2014.

" Beberapa pegawai BPKP itu menyebar di semua lokasi Indonesia serta diperbantukan pada Ditjen Pajak juga sebagai tenaga pakar yang bakal turut dan mengawasi serta menguji pemenuhan keharusan perpajakan oleh Bendahara Pengeluaran Unit Kerja Piranti Daerah (SKPD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah ketika BPKP melakukan audit pengelolaan keuangan daerah, " kat a dia.

Pengawasan yang dikerjakan meliputi pengawasan atas kepatuhan pemenuhan keharusan pemotongan serta pemungutan pajak Bendahara Umum Daerah berkenaan dengan berbelanja daerah.

Laporan pengawasan dari beberapa tenaga pakar ini di sampaikan pada Kepala Kantor Service Pajak tempat Bendahara Umum Daerah tercatat untuk lalu di teliti serta ditindaklanjuti sesuai sama ketetapan yang berlaku.

Sekian dan terima kasih

Oke cukup sekian dan semoga bermanfaat :)